Kapal Coast Guard China Langgar Kedaulatan RI di Natuna. Ini Kata Menko Luhut…

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. (medansatu.com/ist)

MEDANSATU.COM, Jakarta – Pelanggaran kedaulatan oleh kapal Coast Guard China di perairan Natuna yang menghalangi penegakan illegal fishing oleh kapal Satker Pengawasan Suberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghangatkan hubungan Indonesia dan China.

Inilah kapal Coast Guard China saat berada di perairan Natuna. (medansatu.com/batamnews.co.id)
Inilah kapal Coast Guard China saat berada di perairan Natuna. (medansatu.com/batamnews.co.id)

Apalagi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti telah menyampaikan protes keras. Publik negeri ini juga menyampaikan kemarahan atas arogansi China tersebut.

Terkait hal ini, Menkopolhukam Luhut B Pandjaitan mengatakan, akan tetap membina hubungan baik dengan China meskipun saat ini 8 ABK China tengah ditahan Indonesia terkait illegal fishing. Meski begitu, Luhut menegaskan hubungan baik itu akan dibangun tanpa mengorbankan kedaulatan negara.

“Kita sepakat untuk mengimbau kapal-kapal Tiongkok untuk tidak memasuki daerah ZEE kita yang bisa mengganggu keadaan di sana (Natuna). Kita terus terang akan terus membina hubungan baik kita dengan Tiongkok tanpa mengorbankan kedaulatan bangsa Indonesia,” jelas Luhut.

Hal tersebut disampaikan Luhut di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kamis (24/3/2016).

“Kita akan mengevaluasi semua sistem pertahanan keamanan kita di sana. Dan pada waktunya nanti akan kami laporkan kepada presiden. Kami juga sepakat banyak hal-hal teknis yang belum bisa kita beritahu kepada Anda tapi sudah kita sepakati,” jelas Luhut.

Terkait 8 nelayan China yang kini masih ditahan, Luhut menuturkan 8 orang tersebut kini masih menjalani pemeriksaan. Hingga kini pihaknya juga terus mengupayakan untuk menarik kembali kapal China yang ditarik oleh Coast Guard negeri tirai bambu itu.

“Semua negara kalau warga negaranya ditahan pasti akan lobi untuk dibebaskan. Tapi kita ada proses hukum. Kita juga ingin kapal yang melanggar itu dikasih kembali ke kita. Kita tunggu reaksi mereka seperti apa,” tandasnya. (msc/dtc)

Loading...
loading...
Loading...
Loading...