Pasokan Dikurangi 1.000 Ton, Akhir Tahun Gas 3 Kg Diprediksi Langka di Sumut, PNS Diimbau…

Gubernur dan Manajemen Pertamina saat merilis penggunaan gas 5 Kg. (foto: Humas Pemprov Sumut)

MEDANSATU.COM, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi mengimbau agar masyarakat mampu dan PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi menggunakan gas 3 Kg yang merupakan hak dari warga kurang mampu atau warga miskin.

“Untuk mencegah hal tersebut kami meminta Pertamina mengeluarkan kartu kendali atas distribusi barang subsidi agar tepat sasaran,” ucap Tengku Erry saat bertemu GM PT Pertamina (Persero) MOR 1, Erry Widiastono, Selasa (14/11/2017).

Tengku Erry menyebutkan, pasokan gas subsidi yang selama ini diberikan kepada masyarakat tidak dapat diawasi pendistribusiannya, apakah tepat sasaran atau tidak. Karena itu, merupakan peluang terjadinya pengoplosan dari tabung 3 Kg ke tabung 5-12 kg dengan harga yang lebih mahal, sehingga menyebabkan kuota gas subsidi untuk masyarakat miskin berkurang.

“Berapa sebenarnya kebutuhan gas subsidi itu bisa diambil datanya dari BPS (Badan Pusat Statistik). Tetapi yang terpenting adalah perlu ada pengawasan. Karena tanpa ada kendali, berapapun kuota yang diberikan, bisa saja masih tetap kurang,” ujarnya saat menerima informasi adanya pengurangan kuota sebanyak 1.000 ton gas subsidi untuk tahun 2017 dari pemerintah pusat.

Untuk itu Erry pun mendorong agar Pertamina mengeluarkan kartu kendali atas distribusi gas subsidi tersebut. Penerapannya sendiri dapat dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal pengawasannya. Sebab, setidaknya ada 10 persen keluarga tergolong miskin dari data BPS atau sekitar 1,4 juta dari 14 juta jiwa penduduk Sumut.

“Tetapi kalau memang ada aturannya, Pertamina harus konsisten. Tanpa kartu tidak bisa mendapatkan gas 3 Kg. Makanya kita akan buat Pergub (Peraturan Gubernur) tentang pengawasan terpadu. Kalau kita bisa buat, tentu ini akan jadi langkah baik,” jelasnya.

Web Analytics