LKPj Bupati Ditolak, P-APBD 2017 Tak Dibahas, Ini Penjelasan Ketua DPRD Taput…

Ketua DPRD Taput Ir Ottoniyer Simanjuntak didampingi sejumlah anggota dewan saat menyampaikan tidak dibahasnya P-APBD Taput TA 2017. (bisnur sitompul/medansatu.com)

MEDANSATU.COM, Taput – DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara (Sumut), memastikan tidak akan membahas P-APBD tahun 2017, Rabu (15/11/2017).

Hal tersebut merupakan imbas dari ditolaknya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati pada APBD Taput TA 2016.

Ketua DPRD Taput Ir Ottoniyer Simanjuntak didampingi sejumlah anggota dewan, di antaranya, Ronal Simanjuntak dari Golkar, Dapot Hutabarat dari Demokrat, Sanggam Lumbantobing dari PAN dan Rezeki Hutabarat dari Nasdem, di hadapan sejumlah wartawan dalam konferensi pers di gedung DPRD Taput, menjelaskan hal tersebut karena melihat berbagai polemik di kalangan masyarakat.

Politisi PDIP ini dalam penjelasannya kepada wartawan mengatakan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) untuk P-APBD Taput TA 2017 dasarnya adalah ketentuan undang-undang, bahwa pemerintah wajib hukumnya memberikan laporan kepada DPRD.

Sesuai surat Bupati Taput No. 900/1051/3./33.2.1/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang penyampaian KUA-PPAS, Rapat Pimpinan Fraksi di DPRD Taput pada tanggal 11 Oktober 2017 mengambil kesimpulan, sepanjang ada dasar hukum, DPRD sepakat membahas P-APBD Taput TA 2017 meskipun LKPj Bupati Taput TA 2016 telah ditolak oleh 5 Fraksi, yakni Fraksi Nasdem, PKB, Gerindra, Demokrat dan PAN. Sementara 3 fraksi menerima, yakni Fraksi PDIP, Golkar dan Hanura.

“Tentu atas dasar akumulasi lebih banyak, itulah yang ditetapkan lembaga ini, yaitu menolak LKPj Bupati Taput tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016. Meskipun keputusan ini baik bagi teman-teman, bagi saya yang diberangkatkan dan dipercayakan PDIP, harus dilakukan secara bersama-sama walaupun pahit tetapi harus dimaklumi karena itu proses demokrasi,” ujarnya.

Loading...
Web Analytics