Ini 2 Peluang Disetujuinya Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias…

Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN), Mayjen (Purn) Christian Zebua. (medansatu.com/zega)

MEDANSATU.COM, Nias – Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN), Mayjen (Purn) Christian Zebua, optimis Kepulauan Nias akan menjadi satu Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan berbagai strategi dilakukan untuk meyakinkan pemerintah pusat.

Peluang Kepulauan Nias jadi provinsi, menurut Christian, telah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pembentukan Daerah Provinsi/Kab/Kota dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis Nasional.

“Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, ada dua pertimbangan desentralisasi yakni botton up dan top down. Botton up atau usulan dari bawah kita sudah memenuhi persyaratan dan kendalanya moratorium. Peluang kedua adalah top down atau kebijakan strategi nasional, dimana pembentukan provinsi atau kabupaten/kota telah diatur dalam UU itu,” ujarnya, Senin (9/7/2018).

Mantan Panglima Kodam XVII/Cendawasih-Papua itu menjelaskan bahwa pertimbangan kepentingan strategis nasional tersebut khusus bagi daerah yang memiliki pulau-pulau terluar, daerah perbatasan dan daerah tertentu untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

“pada UU itu, Kepulauan Nias memiliki pulau terluar, di mana dari 132 pulau baru 30 pulau yang dihuni, sehingga hal ini rawan akan disusupi kelompok tertentu. Selain itu, Kepulauan Nias berbatasan dengan Samudera Hindia dan berhadapan dengan pulau Nikobar, Pulau Andaman milik India, sehingga dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI,” jelasnya.

Rekomendasi Pertimbangan Kebijakan Strategi Nasional, lanjutnya, dapat dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI untuk calon provinsi Kepulauan Nias.

“Rekomendasi kebijakan strategi nasional dapat dikeluarkan oleh Menhan dimana pekan lalu kita sudah lakukan audiensi dan mudah-mudahan dapat dipertimbangkan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias,” tambahnya.

Christian juga mengharapkan kepada Kemendagri sembari menunggu rekomendasi Menhan agar segera diproses penerbitan Peraturan Pemerintah tentang desain besar penataan daerah sebab dalam PP tersebut diatur mekanisme teknis pembentukan DOB baru yang lebih selektif untuk mewujudkan hak-hak konstitusional daerah sebagaimana amanah Pasal 18 UUD 1945.

Baca juga
Minum Segelas Mabuknya Seteko, 2 Pemuda Ini Langsung Khilaf, Sempat Ditarik Istri Korban...

“Kita tetap optimis soal pemekaran Provinsi Kepulauan Nias karena ada dua peluang yang kita miliki tanpa dimiliki oleh daerah lain di Indonesia,” tandasnya. (medansatu.com/zega)

Loading...
loading...
Loading...
Loading...