BRTI Gandeng Bareskrim, Sembarangan Registrasi SIM Card Bisa Dipidana…

Loading...
(ilustrasi/ist)

MEDANSATU.COM, Jakarta – Progam registrasi SIM Card prabayar sudah berjalan lebih dari satu tahun, tetapi pelaksanaan aturan tersebut masih belum berjalan sempurna.

Hingga saat ini, masih banyak ditemukan penjualan kartu prabayar yang melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) tidak sah.

Bahkan tak sedikit ditemukan penjual yang menawarkan kartu prabayar yang sudah aktif kepada konsumennya. Mereka menggunakan identitas data kependudukan orang lain tanpa hak.

Tentu saja, langkah yang dilakukan penjual tersebut melanggar aturan yang ada. Melihat banyaknya aturan registrasi prabayar tersebut, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), kembali mengeluarkan surat edaran.

Surat Edaran BRTI No 01 tahun 2018 ini adalah tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Komisioner BRTI Ketut Prihadi Kresna mengatakan, dengan adanya surat edaran yang diterbitkan pada 21 November 2018 lalu, membuat aturan mengenai registrasi prabayar semakin jelas dan tegas. Sehingga tidak bisa lagi ditafsirkan atau dipahami secara berbeda oleh operator maupun dealer atau agen.

Dalam aturan yang baru tersebut BRTI mengajak Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi karena menggunakan data kependudukan tanpa hak untuk keperluan registrasi kartu prabayar.

Loading...
loading...
Loading...
Loading...