Mega Proyek Masjid Raya Sergai Senilai Rp 51 Miliar Mulai Dibangun Tahun Ini…

Loading...
Soekirman saat memimpin Rakor Dinas PUPR awal tahun 2019. (medansatu.com/one)

MEDANSATU.COM, Sergai – Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Soekirman, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) awal tahun 2019 Dinas PUPR. Di antara yang dibahas adalah rencana pembangunan mega proyek Masjid Raya Sergai senilai Rp 51 miliar, Senin (14/1/2019).

Rakor diawali pemaparan yang dilakukan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sergai, Suwanto Nasution. Dia menjelaskan beberapa proyek, termasuk yang paling besar yaitu mega proyek pembangunan Masjid Raya Kabupaten Sergai senilai Rp 51 miliar yang rencananya dimulai pada tahun ini.

Suwanto mengatakan, Dinas PUPR berkomitmen melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik mungkin dan maksimal serta sesuai ketentuan yang berlaku.

“Meski pembangunan Masjid Raya tersebut berbeda dengan proyek yang ada pada umumnya, namun dengan arahan dan bimbingan Bupati, Wabup beserta Sekretaris Daerah, kami semakin optimis dan yakin dapat melaksanakannya hingga selesai sesuai rencana,” sebutnya.

Sementara Soekirman menjelaskan, Kabupaten ‘Tanah Bertuah Negeri Beradat’ saat ini terus disupervisi oleh Korsupgah KPK. Terkait hal tersebut baru-baru ini Korsupgah KPK telah merilis pemeringkatan pemerintah daerah tentang pemerintahan “Terbersih” dalam penggunaan dan pengadministrasian anggaran pembangunan.

“Meskipun banyak pihak yang berupaya ingin menjatuhkan integritas Bupati dan Wabup beserta jajaran, namun penghargaan-penghargaan termasuk Predikat Kepatuhan dari Ombudsman RI sebagai kabupaten dengan Predikat Kepatuhan Tinggi yang didapat tersebut menjadi bukti bahwa hal tersebut tidaklah sesuai dengan yang diberitakan negatif,” kata Soekirman.

“Hal ini menjadi motivasi dan bukti bahwa apa yang telah menjadi penilaian Korsupgah KPK dan Ombudsman tadi, setidaknya menjadi pegangan dan keyakinan bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini telah pada jalur yang benar,” tambah Soekirman.

Kepada jajaran PUPR, Soekirman mengatakan agar sedini mungkin mempersiapkan diri menerapkan program SMART PUPR, karena pengalaman setiap tahun selalu berselisih dengan rekanan kerja terkait ketidaksamaan data dan realisasi di lapangan.

Baca juga
SAH! 5 Jalan di Sergai Berstatus Jalan Provinsi, yang Tanggung Jawab...

“Dengan penerapan SMART PUPR ini nantinya diharapkan tidak akan terjadi lagi hal yang demikian, karena semua pihak harus menjalankan proses pada sistem yang telah terencana sesuai perencanaan dan pelaksanaan. Terlebih kita memiliki 311 ruas jalan dengan panjang jalan 864 km jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas PUPR,” imbuhnya. (medansatu.com/one)

Loading...
loading...
Loading...
Loading...